KAWASAN MAMBERAMO – PAPUA

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK)

dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kawasan Mamberamo Propinsi Papua

 

Kesenjangan merupakan fenomena pembangunan antar wilayah yang terjadi di Indonesia, kesenjangan yang sangat mencolok terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) ataupun kesenjangan antara Pulau Jawa dan diluar Pulau Jawa. Meskipun Pulau Papua maupun Provinsi Papua secara umum tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia, namun ternyata kesenjangan juga terjadi di dalam wilayah Pulau Papua dan Provinsi Papua pada khususnya. Kesenjangan ini terjadi antar wilayah, khususnya kawasan Memberamo.

 

                             

Berbagai upaya dan kebijakan telah ditempuh guna segera memajukan Provinsi Papua sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dengan daerah lainnya di Indonesia. Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997) telah ditetapkan 112 kawasan andalan di seluruh Indonesia. Kawasan Andalan ini merupakan kawasan yang memiliki potensi sumberdaya untuk dikembangkan, guna membangkitkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah, sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, upaya dan kebijakan yang telah ditempuh selama ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kawasan Andalan belum dapat berkembang sebagaimana harapan. Bahkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Biak juga belum menunjukkan hasil-hasil yang signifikan bagi upaya pengembangan perekonomian daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum konsistennya kebijakan pembangunan di Papua dalam penetapan strategi dan program-programnya yang terpadu bagi tercapainya program dari suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang strategis. Disamping itu analisis dinamis dari sudut penataan ruang kawasan dan potensi sumberdayanya yang bisa mengarahkan pola investasi sektor-sektor pembangunan yang perlu dikembangkan tidak dilakukan. Selanjutnya upaya-upaya yang menyentuh peran masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja belum optimal dilakukan. 

 

 

Di Provinsi Papua terdapat 6 (enam) kawasan andalan, salah satunya adalah Kawasan Andalan Mamberamo – Lereh. Kawasan Andalan Mamberamo – Lereh yang mencakup wilayah Kabupaten Sarmi, dan Waropen, satu distrik Lereh di Kabupaten Jayapura, dan satu distrik Fawi di Kabupaten Puncak Jaya. Dibandingkan kawasan andalan lainnya di Provinsi Papua, maka Kawasan Andalan Mamberamo – Lereh mempunyai jumlah penduduk ± 150.000 jiwa dengan kepadatan penduduk dibawah 3 Jiwa/Km2. Luas wilayah Kawasan Andalan Mamberamo – Lereh adalah ± 60.000 Km2.

 

Kawasan Andalan Mamberamo – Lereh mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat berlimpah. Potensi tersebut terutama dikaitkan dengan potensi sumberdaya mineral dan minyak bumi, pertanian dan perkebunan, kehutanan serta energi berupa potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Potensi perkebunan yang direncanakan adalah perkebunan umbi-umbian yang direncanakan seluas ± 1.000.000 ha dan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan-perkebunan lainnya seluas ± 1.000.000 ha.

 

   

Sebelum Tahun 2000-an potensi besar yang dimiliki oleh Kawasan Andalan Mamberamo – Lereh sudah diidentifikasi, namun hingga saat ini belum dikembangkan dikarenakan berbagai alasan. Sesuai dengan visi dan misi Gubernur Provinsi Papua terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua Tahun 2006 – 2011 maka salah satu upaya dan kebijakan yang dilaksanakan adalah menarik investasi sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kawasan Andalan Mamberamo – Lereh dan lebih khusus lagi di Kawasan Mamberamo. Namun demikian perlu dikaji dan dipertimbangkan dengan kawasan yang begitu luas hampir 10 kali luas Propinsi DKI Jakarta. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan harus dapat menyerap tenaga kerja dan investasi agar dapat di lihat dari sektor tenaga kerja. Urgensi pengembangan Kawasan Mamberamo adalah kawasan ini memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah dan dikaitkan dengan upaya bagi pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka penatagunaan tanahnya bagi kegiatan sektor-sektor tersebut perlu sejak awal disepakati penyelesaian masalah penatagunaan tanah yang berkaitan dengan hak-hak ulayat di kawasan Memberamo-Lereh terutama untuk rencana perkebunan kelapa sawit pertambangan, pengembagan permukiman dan ibukota baru.

 

 

Pengembangan kawasan ini harus dilaksanakan dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, seperti terjaminnya hak-hak dasar masyarakat termasuk menempatkan fungsi lingkungan dan dampaknya pada masyarakat adat sebagai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus maupun terjaminnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development). Sebagaimana diketahui bahwa di Kawasan Mamberamo terdapat TN Mamberamo Foja yang memiliki luas ± 1.000.000 Ha. Dari total luasan kawasan Memberamo-Lereh seluas ± 6.000.000 Ha maka perlu ditetapkan luasan kawasan fungsi lindung termasuk taman nasional Memberamo Foja yang berkaitan dengan pelestarian fungsi-fungsi ekosistem, DAS, dan keanekaragaman hayati secara holistik.secara totalitas perlu ditetapkan dengan suatu peraturan daerah untuk memperoleh landasan hukum dalam keberlanjutan pembangunan di kawasan Memberamo-Lereh (pengembangan kawasan ini akan mencakup berapa % luasan yang akan dikembangkan tergantung pada nilai jasa lingkungan yang ada, dan potensi CDM secara berkelanjutan). Penetapan ini sangat penting bagi strategi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang diperkirakan sampai dengan tahun 2030 dalam menata ruang kawasan Memberamo-Lereh untuk alokasi kegiatan sektor strategis pengembangan sistem permukiman, dan sistem infrastruktur.

 

 

Oleh karena itu, sebagai implikasi kebijakan pengembangan Kawasan Mamberamo tersebkebijakan penataan ruang harus dilaksanakan, khususnya adalah program perencanaan tata ruang, yaitu dengan dilaksanakannya Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Mamberamo. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) subsistem kawasan yang meliputi kawasan pusat kota jasa dan perdagangan, pelabuhan, bandara dan sistem permukimannya. Sebelum Kawasan Mamberamo berkembang akibat dikembangkannya usaha maka harus ada instrumen kebijakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu dengan disiapkannya RTRK Kawasan Mamberamo dan subsistem RDTR ibukota baru Memberamo Raya.  Apabila rencana tata ruang tidak disiapkan dari awal, kecenderungan yang terjadi – seperti kawasan/kota lain di Indonesia – kawasan cenderung berkembang secara tidak terkendali, adanya konflik kepentingan antar kepentingan, diabaikannya hak-hak dasar masyarakat, yang kesemua hal tersebut berujung pada terwujudnya tata ruang yang tidak berkualitas. Tata ruang yang tidak berkualitas merupakan wujud dari pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, sehingga tidak akan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pada Tahun Anggaran 2007 ini, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daeah (BAPPEDA) Provinsi Papua melaksanakan Penyusunan RTRK Kawasan Mamberamo dan RDTR sub sistem kawasannya beserta panduan pembangunan kawasan.

Tim perencana di ketuai oleh Dr. Ir. Aca Sugandhy, M.Sc dengan anggota Dr. Hasroel Thajib; Ir. Krisna Kumar M.Si; Ir. Hadad. M.Sc; Dr. Ir. Rustam Hakim, MT; Dr. Eka Sediadi, dengan sekretariat Dra. Parimala Dewi, Bambang Kusuma ST; Feriansyah ST dan Imam Sudrajat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: